Gun Tembawang: Yang Dilupakan Indonesia

Desa Suruh Tembawang, Entikong, adalah salah satu desa terpencil dan terisolir yang letaknya tepat di perbatasan Indonesia-Malaysia. Wilayah yang terletak di Kalimantan Barat-Sarawak ini, masih merupakan wilayah Indonesia yang area waktunya termasuk dalam Waktu Indonesia bagian Barat (WIB), namun umumnya masyarakat di perbatasan mengacu pada waktu Malaysia. Satu jam lebih cepat daripada WIB. Hal tersebut dilakukan demi menyesuaikan dengan waktu Malaysia untuk berdagang di Gun Sapit, sebuah dusun yang termasuk di wilayah Malaysia Timur. Desa ini terdiri dari delapan dusun, dengan jumlah penduduk 2767 jiwa.

Menuju pusat pemerintahan desa, yakni Dusun Suruh Tembawang bukan perkara mudah dan murah. Satu-satunya jalur adalah menyusuri sungai Sekayam menuju bagian huku dari Entikong. Biaya satu kali keberangkatan berkisar antara Rp. 800.000,00 s.d. Rp. 1.500.000,00 menggunakan perahu motor.

Jaraknya yang bahkan 64 km dari Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong, tidak menjadi pilihan mereka. Koordinat yang sejauh itu dari letak pusat pemerintahan negaranya, Indonesia, seakan melemparnya jauh dari hingar bingar ibu kota. Bahkan tak perlu aneh bila ditemui penduduk yang tampak berpikir keras ketika ditanyai siapa presiden Indonesia saat ini, alih-alih menjawab Susilo Bambang Yudhoyono, sebagian dari mereka masih menjawab, “Pak Suharto.”

Sangat nyata dari segi infrastruktur, maupun informasi yang diperoleh warganya, bahwa Gun Temawang nyaris “dilupakan” Indonesia. Mata uang yang digunakan untuk transaksi adalah Ringgit-Malaysia. Informasi yang diterima suku ini lebih banyak dari Negara tetangga daripada informasi dari Negara sendiri.

Kasus pelanggaran wilayah oleh Negara tetangga tercinta (baca: Malaysia) kerap kali menjadi perdebatan sengit yang memanaskan hubungan antara Indonesia-Malaysia. Padahal Gun Tembawang jelas-jelas wilayah yang sangat potensial untuk direnggut oleh Negara tetangga. Tidak hanya wilayahnya, namun warganya. Hal ini terbukti, karena adanya kesenjangan pembangunan di perbatasan Indonesia-Malaysia memicu tingginya kalangan muda di Suruh Tembawang yang akhirnya memilih menjadi warga negara Malaysia. Ditandai dengan adanya kepemilikan IC (Identity Card) pada sebagian warga Gun Tembawang. Bahkan diperkirakan sekitar lima kepala keluarga dan anggota keluarganya di Desa Suruh Tembawang memiliki identitas ganda, memiliki KTP dan IC.

Repot rebutan luas halaman depan dengan tetangga, lupa kalau punya dapur yang harus dijaga. Itulah kondisi Indonesia saat ini. Bahkan kampanye parpol pun enggan menjamah wilayah yang masih Indonesia juga hanya karena bentangan jarak dan faktor sulitnya medan.
Suatu proses politik idealnya dianalisis secara sistematis dari aspek berikut ini:

• Penyaluran tuntutan
• Pemeliharaan nilai
• Kapabilitas
• Integrasi vertical
• Integrasi horizontal
• Gaya politik
• Kepemimpinan
• Partisipasi massa
• Keterlibatan militer
• Aparat Negara
• Stabilitas
  

Dan point-point di atas tidak hanya berlaku di perkotaan atau di metropolitan. Dianalisa dari perspektif kapabilitas, maka Indonesia gagal merangkul daerah perbatasan.

• Kapabilitas Ekstarktif

Yakni kemampuan sistem politik dalam mengelola sumber-sumber daya alam dan manusia dari lingkungan dalam maupun luar.
Begitu banyak potensi alam di Gun Tembawang yang belum dieksplorasi demi kesejahteraan warganya. Pergerakan ekonomi berputar di kisaran perdagangan sumber daya alam yang merupakan hasil pertanian, perkebunan, atau peternakan.

• Kapabilitas Distributif

Yakni kemampuan suatu sistem politik dalam mendistribusikan sumber-sumber dayanya kepada rakyat secara merata.
Distribusi pembangunan jelas tidak merata. Banyak area yang belum terjamah listrik. Pendidikan sangat memprihatinkan, tenaga pengajar sangat kurang. Bahkan terdapat sekolah dasar yang dari 2005 hingga 2009 hanya memiliki satu orang guru yang meng-handle seluruh kelas, dari kelas satu hingga kelas enam. Infrastruktur tidak mendukung. Akses menuju desa sangat sulit ditempuh karena tendensi medan yang berbukit-bukit.

• Kapabilitas Regulatif

Yakni kemampuan sistem politik untuk mengendalikan atau mengatur tingkah laku individu-individu maupun kelompok yang ada di dalam cakupan suatu sistem politik.
Dengan melihat kenyataan bahwa banyak warganya yang berkewarganegaraan ganda, jelas regulasi pemerintah mengenai aturan kewarganegaraan belum dipahami betul oleh masyarakat Gun Tembawang. Hal ini tentu mengkhawatirkan, karena hampir bisa dipastikan ada lebih banyak regulasi Negara yang tidak mereka ketahui.

• Kapabilitas Simbolik

Yakni kemampuan yang memberikan gambaran tentang efektifitas mengalirnya simbol dari suatu sistem politik ke dalam maupun ke luar.
Kepala Negara merupakan salah satu hal mutlak yang perlu diketahui warganya. Dan merupakan simbol suatu Negara yang sedang ada dalam pemerintahannya. Tidak mengenal kepala Negara, nyaris seperti tidak mengenal negaranya sendiri.

• Kapabilitas Responsif

Dalam proses politik terdapat hubungan antara input dan output, output berupa kebijakan pemerintah, sejauh mana dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai inputnya akan menjadi ukuran kapabilitas responsif. Kapabilitas responsif dapat pula diartikan sebagai kemampuan sistem politik dalam menerima aspirasi politik (input) yang kemudian diproses untuk mengeluarkan kebijakan politik.
Bisa jadi ini adalah kapabilitas paling ekstrim rendah yang menggagalkan pemerintahan Indonesia merangkul warganya, terutama Gun Tembawang. Apa yang bisa didengar dari wliayah yang bahkan tidak pernah ditinjau, yang seakan dipinggirkan dari bangsa yang kabarnya sedang dalam proses pembangunan ini. Padahal, mendengar adalah salah satu jalan pemerintah untuk memperoleh input yang merupakan bahan dasarnya dalam bekerja. Mendengar juga merupakan salah satu cara untuk member kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik.

• Kapabilitas Dalam Negri dan Internasional

Unsur-unsur sistem politik saling berinteraksi yang pada akhirnya membentuk satu kesatuan yang kemudian melahirkan kapabilitas dalam negeri, dan berpengaruh pada hubungannya dengan Negara lain (kapabilitas internasional).
Indonesia memang sedang melebarkan sayapnya dalam kiprah internasional. Terlibat dalam berbagai kongres dunia, bahkan menjadi ketua ASEAN periode 2011 dengan mengusung tema “ASEAN Community, in a Global Community of Nations” untuk meningkatkan kontribusi kolektifnya (ASEAN) terhadap berbagai isu-isu global. Namun hal ini seakan tidak dibarengi dengan kekuatan internal bangsa sendiri. Menyatakan mampu merangkul negara-negara Asia Tenggara, seharusnya mampu merangkul wilayah sendiri.

Mengukur keberhasilan suatu sistem politik dapat dilakukan dengan meninjau aspek kapabilitas ekstraktif, distributif, regulatif, simbolik, responsif, dan dalam negri & internasionalnya. Kepekaan pemerintah akan kondisi dalam negeri menjadi faktor utama kesjahteraan yang dimaksud rakyat. Tidak hanya peka pada teriakan di “kota”, tapi juga memeluk seluruh lapisan bangsa di mana pun letak geografisnya.